Korea Utara (Korut) pada Selasa menuntut pengakuan sebagai negara pemilik senjata nuklir, menolak syarat Amerika Serikat (AS) agar Pyongyang menghentikan ...
Amerika Serikat pada Senin menyambut pengumuman Myanmar telah menghapus sensor pra-siar, tapi minta negara itu melangkah lebih jauh dengan membubarkan badan ...
Otoritas Arab Saudi mengatakan sejumlah penyelenggara komunikasi berbasis Internet seperti Skype dan Whatsapp meremehkan aturan hukum telekomunikasi negara ...
"Intelijen adalah bukan lembaga pemerintah, bukan lembaga negara. Kalau itu lembaga negara maka harus di fit and proper test kepala BIN oleh DPR," papar anggota Komisi I DPR dari FPKS, Gamari Sutrisno.
Indosat meminta perlindungan dari Komisi I DPR RI terkait kasus penyalahgunaan frekuensi 3G di 2,1 GHz bersama anak usahanya, Indosat Mega Media (IM2), yang dituding merugikan negara Rp 1,3 triliun.
Berdasarkan kasus Andriyani, seorang karyawan mungkin untuk minta di-PHK dengan kondisi tertentu. Aggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, meminta keputusan itu dijalankan oleh perusahaan.
Korea Utara (Korut) pada Selasa menuntut pengakuan sebagai negara pemilik senjata nuklir, menolak syarat Amerika Serikat (AS) agar Pyongyang menghentikan ...
Amerika Serikat pada Senin menyambut pengumuman Myanmar telah menghapus sensor pra-siar, tapi minta negara itu melangkah lebih jauh dengan membubarkan badan ...
Otoritas Arab Saudi mengatakan sejumlah penyelenggara komunikasi berbasis Internet seperti Skype dan Whatsapp meremehkan aturan hukum telekomunikasi negara ...
"Intelijen adalah bukan lembaga pemerintah, bukan lembaga negara. Kalau itu lembaga negara maka harus di fit and proper test kepala BIN oleh DPR," papar anggota Komisi I DPR dari FPKS, Gamari Sutrisno.
Indosat meminta perlindungan dari Komisi I DPR RI terkait kasus penyalahgunaan frekuensi 3G di 2,1 GHz bersama anak usahanya, Indosat Mega Media (IM2), yang dituding merugikan negara Rp 1,3 triliun.
Berdasarkan kasus Andriyani, seorang karyawan mungkin untuk minta di-PHK dengan kondisi tertentu. Aggota Komisi IX DPR, Rieke Diah Pitaloka, meminta keputusan itu dijalankan oleh perusahaan.